BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi memetakan arah pembangunan tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Bupati, Senin (30/3/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan untuk menjawab rapor merah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai masih tertinggal.
Meski capaian ekonomi makro tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,32 persen dan angka pengangguran terbuka yang menyusut ke level 2,55 persen, Bupati mengakui adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
“Namun demikian, kita masih menghadapi tantangan, terutama pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia yang relatif lebih lambat dibandingkan provinsi maupun nasional. Ini menjadi perhatian agar pembangunan kedepan bisa lebih merata,” ujar Abdul Hamid Wahid di hadapan para pemangku kepentingan.
Analisis tajam terhadap visi Bupati menunjukkan bahwa Bondowoso sedang berupaya keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan kualitas manusia yang setara. Target IPM sebesar 72,60 pada tahun 2027 adalah angka ambisius yang menuntut reformasi di sektor layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Pilihan tema “Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan” dinilai sebagai langkah defensif sekaligus ofensif dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan dan kerawanan bencana di wilayah tapal kuda tersebut.
“Tema ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemerataan kesejahteraan,” tegas Bupati.
Untuk mencapai target penurunan kemiskinan hingga 11 persen pada 2027, Pemkab Bondowoso menyiapkan enam agenda utama. Fokus ini mencakup hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian serta optimalisasi potensi Ijen Geopark sebagai penggerak ekonomi sirkular.
Bupati juga menggarisbawahi bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada integritas data dan pengawalan anggaran yang ketat. Ia menuntut adanya transparansi penuh agar setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak instan bagi warga.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan masukan konstruktif dan mengawal konsistensi perencanaan serta penganggaran, agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
