BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tengah mempersiapkan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tanpa mengorbankan pelayanan publik. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk merespons ketidakpastian energi akibat situasi geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah yang berdampak pada harga energi fosil.
“Kami sudah melakukan perencanaan dan membagi tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), dan fokus utamanya adalah penghematan energi,” ujar Ipuk dalam keterangannya kepada wartawan di Banyuwangi, Senin (23/3/2026).
Pemkab Banyuwangi sedang melakukan pemetaan untuk menentukan sektor-sektor mana saja yang memungkinkan ASN-nya untuk bekerja secara daring (work from home/WFH) atau luring. Ipuk menegaskan, meski ada skema fleksibilitas dalam bekerja, kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. “Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik tidak boleh terganggu, tetap menjadi prioritas utama dan harus tetap berjalan,” ungkapnya.
Bupati Ipuk menambahkan, sektor-sektor administratif dan ASN yang tugasnya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dapat melaksanakan tugasnya dari rumah. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mendukung penghematan energi di Banyuwangi, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen agar kebijakan fleksibel ini dapat dijalankan secara efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai respons atas tantangan global terkait energi.
