SURABAYA – Ratusan jagal yang tergabung dalam Komunitas Pengusaha Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian melakukan aksi protes besar-besaran dengan mendatangi Gedung DPRD Surabaya pada Jumat (12/1/2026). Aksi ini dilatarbelakangi penolakan mereka terhadap rencana pemerintah untuk meralokasi RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun. Sebagai bentuk protes, mereka membawa sapi untuk memperlihatkan langsung dampak dari kebijakan tersebut terhadap usaha mereka.
Mereka menuntut agar DPRD Surabaya mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka, serta mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai akan merugikan sektor usaha pemotongan hewan di Surabaya. Para jagal merasa bahwa relokasi ini akan memperburuk kondisi usaha mereka yang sudah berjalan puluhan tahun.
Menurut salah satu perwakilan jagal, relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun dinilai akan menambah biaya operasional yang sangat besar. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi yang baru juga dianggap tidak memadai, yang akan menghambat kelancaran distribusi hewan untuk dipotong. “Kami sudah lama beroperasi di Pegirian, dan relokasi ini tidak hanya merugikan kami secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada pekerja dan masyarakat sekitar,” ungkap salah satu jagal yang ikut dalam aksi tersebut.
Protes ini bukan hanya soal lokasi, tetapi juga tentang keberlangsungan usaha kecil yang sangat bergantung pada RPH Pegirian. Para jagal khawatir bahwa relokasi ini akan menyebabkan banyaknya usaha kecil yang gulung tikar, mengingat biaya yang lebih tinggi dan akses yang lebih sulit. Mereka juga mempertanyakan alasan pemerintah yang memilih lokasi tersebut tanpa melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap para pelaku usaha kecil. Dalam aksi ini, para jagal meminta agar DPRD Surabaya meninjau ulang keputusan Pemerintah Kota Surabaya terkait relokasi RPH Pegirian. Mereka berharap anggota DPRD dapat memahami kesulitan yang mereka hadapi dan menyuarakan aspirasi mereka di tingkat pemerintahan. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah kota untuk menyediakan solusi yang lebih baik, yang tidak merugikan mereka dan warga Surabaya pada umumnya.
Ketua DPRD Surabaya, yang menerima perwakilan dari para jagal, mengungkapkan bahwa mereka akan segera memfasilitasi dialog lebih lanjut dengan Pemkot Surabaya untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. “Kami akan mendengarkan semua masukan dan mengusahakan agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan bijak, tanpa merugikan sektor usaha masyarakat,” ujar Ketua DPRD Surabaya.
Aksi ini menggambarkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat yang terdampak langsung, serta menunjukkan betapa pentingnya peran DPRD dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Meski aksi ini berakhir damai, perdebatan mengenai rencana relokasi RPH Pegirian diperkirakan akan terus bergulir hingga solusi yang memadai ditemukan.
