SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan yang diprediksi terjadi pada musim kemarau 2026. Langkah ini diambil setelah terjadinya peningkatan curah hujan yang diikuti dengan indikasi kekeringan di beberapa wilayah, seperti yang telah terjadi di Tuban.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, meskipun beberapa daerah masih dilanda banjir, risiko kekeringan sudah mulai tampak. Berdasarkan data dari BMKG, fenomena ini diperkirakan akan meningkat mulai April dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. “Kita harus siap menghadapi kemungkinan ini, mengingat dampaknya akan sangat besar, terutama di sektor pertanian, seperti tanaman padi yang sangat bergantung pada pasokan air,” ujar Khofifah.
Sebagai upaya mitigasi, Pemprov Jatim akan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air, termasuk membangun sumur dalam untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Selain itu, upaya lain juga akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) yang saat ini berada di angka 2,7, dengan target peningkatan pada daerah yang sudah mencapai IP 3,5, seperti Ngawi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan yang tinggi, mengingat fenomena bencana yang terjadi tidak merata di setiap wilayah Indonesia. “Seperti di Riau yang sudah mengalami kebakaran hutan, sementara di tempat lain masih terdampak banjir,” kata Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi, disepakati sejumlah langkah strategis seperti penguatan satuan tugas darat (Satgas Darat) untuk penanganan kebakaran, pembangunan sumur untuk sumber air, operasi modifikasi cuaca, serta penyiagaan helikopter water bombing untuk memadamkan kebakaran.
Dengan langkah-langkah ini, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghadapi musim kemarau dan potensi bencana lainnya.
