SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai Surabaya memiliki peluang besar memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sektor perikanan, khususnya optimalisasi kawasan tambak di Surabaya timur. Pandangan itu disampaikan usai dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2).
Fathoni menyebut Rakornas menempatkan ketahanan pangan sebagai sektor strategis di tengah situasi global yang dinilai tidak menentu. Ia mengatakan arahan pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan nasional menjadi langkah nyata di lapangan.
“Salah satu fondasi utama yang ditekankan Presiden adalah ketahanan pangan. Indonesia harus membangun kekuatan sendiri, sesuai prinsip politik luar negeri nonblok,” ujar Fathoni yang akrab disapa Mas Toni.
Menurut Fathoni, Surabaya timur tidak hanya diproyeksikan sebagai wilayah pengembangan kota, tetapi juga memiliki fungsi ekologis sebagai paru-paru kota. Ia menambahkan, wilayah tersebut menjadi tumpuan ekonomi warga yang menggantungkan hidup pada perikanan tambak.
Namun, ia menilai potensi tersebut belum bisa bekerja maksimal karena persoalan yang berulang. Fathoni menyoroti pencemaran kualitas air yang diduga bersumber dari limbah rumah tangga, serta kendala distribusi yang membuat hasil tambak tidak bergerak efisien dari sentra produksi ke pasar.
“Petani tambak itu mengeluhkan kualitas air dari hulu sungai yang tercemar. Maka ini tidak bisa ditangani parsial, harus dari hulu sampai hilir,” katanya.
Fathoni menilai penguatan sektor perikanan di Surabaya timur relevan dengan kebutuhan nasional, terutama untuk pemenuhan protein hewani. Ia mengaitkan kebutuhan itu dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan menyerap pasokan protein dalam jumlah besar.
“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden pasti menyerap kebutuhan protein yang sangat besar. Nah, Surabaya bisa berkontribusi di situ, lewat pemanfaatan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan pemerintah tidak bisa berhenti pada imbauan. Fathoni meminta perbaikan akses jalan menuju tambak dan penyediaan fasilitas pascapanen, terutama cold storage, agar petani tidak tertekan saat panen dan tidak dipaksa menjual hasil dengan harga rendah.
“Pemerintah harus hadir. Akses jalan ke tambak harus dibangun, dan yang tidak kalah penting adalah penyediaan cold storage,” katanya.
Selain pangan, Fathoni menyinggung peran BUMD dalam pembangunan sosial. Ia mendorong transformasi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) menjadi BUMD diarahkan untuk memperluas manfaat, termasuk skema subsidi silang untuk mendukung hunian terjangkau. Ia juga menilai Surabaya punya modal pada agenda lingkungan dan energi karena telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik, yang disebut berpotensi menjadi contoh percepatan program zero waste di daerah lain.
