SURABAYA – Aksi unjuk rasa para jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya memasuki hari ketiga, Rabu (14/1). Ratusan peserta aksi mendatangi Balai Kota Surabaya untuk menyuarakan tuntutan terkait kondisi kerja dan kebijakan operasional RPH yang dinilai merugikan pekerja.
Koordinator aksi, Muhammad Roni, menyatakan bahwa kedatangan mereka ke kantor Wali Kota merupakan bentuk protes atas kebijakan pengelolaan RPH yang belum memperhatikan kesejahteraan para jagal. “Kami menuntut transparansi dalam pengelolaan RPH Pegirian dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Selama ini, suara kami jarang didengar,” ujarnya di sela aksi.
Pantauan menunjukkan, para demonstran membawa spanduk bertuliskan tuntutan peningkatan kesejahteraan dan keamanan kerja. Aksi ini berlangsung tertib, meski sempat menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Tunjungan, kawasan Balai Kota Surabaya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, Agus Santoso, mengatakan pihaknya menurunkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan keamanan demonstran serta masyarakat sekitar. “Kami mengedepankan pengamanan humanis agar aksi berlangsung aman tanpa mengganggu aktivitas publik,” katanya.
Pengamat tata kelola perkotaan, Dr. Rina Handayani, menilai bahwa aksi ini mencerminkan perlunya evaluasi manajemen RPH Pegirian. “Protes pekerja harus dijadikan momentum bagi Pemkot Surabaya untuk melakukan audit kebijakan operasional, termasuk kesejahteraan dan hak pekerja yang selama ini masih minim,” jelas Rina.
Demo hari ketiga ini menegaskan adanya ketegangan antara pekerja dan pengelola RPH, sekaligus menyoroti pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, pengelola RPH, dan jagal untuk menciptakan sistem kerja yang adil dan berkelanjutan. Pemkot Surabaya disebut perlu segera menyiapkan langkah strategis agar konflik ini tidak berlarut dan tetap menjaga kelancaran pasokan daging kota.
